Ketika Penjajah Tahu Bahasa Arab Lebih Berbahaya daripada Senjata (Bagian #1)

Ada pertanyaan yang jarang kita ajukan dengan serius: mengapa negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia justru mayoritas tidak bisa berbahasa Arab? Jangankan bercakap, membaca teks sederhana tanpa harakat pun banyak yang menyerah, termasuk mereka yang bertahun-tahun belajar bahasa Arab di bangku sekolah. Padahal negeri ini punya ribuan pesantren, jutaan santri, dan tradisi mengaji yang tak pernah benar-benar putus.

Jawaban yang paling sering muncul biasanya menyalahkan orangnya: kurang minat, kurang bakat, atau metodenya yang keliru. Kelemahan metode memang bagian dari persoalan — saya sudah pernah menulis soal itu di Bahasa Arab Bukan Matematika. Tetapi ada separuh cerita yang lebih tua dan lebih tidak nyaman: bahasa Arab memang pernah dijadikan sasaran, dan bukan oleh satu kekuatan saja.

Tawaran tulisan ini sederhana — represi terhadap bahasa Arab dan dakwah bukan kejadian sporadis, melainkan strategi yang diulang lintas zaman, lintas benua, dan oleh kekuatan-kekuatan yang ideologinya saling bertolak belakang. Saya menulisnya bukan untuk membuat kita merasa kalah, melainkan untuk menunjukkan dari mana serangan itu datang, supaya jelas pula dari mana kebangkitan harus dimulai.

Ini tulisan bagian #1 dari dua bagian yang bersambung. Bagian #2 melanjutkan ke Hindia Belanda — tempat kita sendiri berdiri — lalu Libya di bawah Italia, dan menutup dengan panggilan untuk bangkit.

Bahasa Arab di Sini Bukan Bahasa, Tapi Pelajaran

Di negeri ini, bahasa Arab berhenti menjadi bahasa dan berubah menjadi mata pelajaran. Ia dihafal rumusnya, diuji harakatnya, dinilai benar-salahnya — tetapi hampir tidak pernah dipakai untuk bicara, bertanya, atau mengungkapkan sesuatu. Padahal bahasa yang tidak pernah dipakai tidak akan pernah menjadi milik: ia hanya menempel, lalu menguap setelah ujian terakhir. Satu hal yang perlu kita sadari: keadaan ini tidak wajar, dan tidak selalu begitu. Ada masa ketika bahasa ini menjadi bahasa pasar, bahasa ilmu, dan bahasa puisi di kepulauan ini.

1924: Ketika Tahta Terakhir Itu Dihapus

Babak modernnya dibuka dengan sebuah pembubaran. Pada 3 Maret 1924, Majelis Agung Turki menghapus kekhalifahan Usmani, menggulingkan khalifah terakhir Abdülmecid II, dan mengasingkan seluruh dinasti Usmani dari negeri itu. Bagi banyak kalangan, yang dihapus hari itu bukan sekadar satu jabatan, melainkan satu simbol yang selama berabad-abad menjadi payung identitas politik umat. Gaungnya sampai ke Nusantara: pada 1924 itu juga, kongres-kongres soal khilafah digelar di Hindia Belanda — di negeri yang bahkan belum merdeka.

Yang menarik, Turki kemudian menyelesaikan sisanya dari dalam negerinya sendiri. Pada 1 November 1928, melalui Undang-Undang Nomor 1353, aksara Latin menggantikan aksara Arab sebagai abjad resmi. Aksara yang selama berabad-abad menjadi jalan masuk ke teks, arsip, dan warisan intelektual negeri itu dicabut dalam satu pukulan — dan dalam satu generasi, anak-anak Turki tidak lagi bisa membaca apa yang ditulis kakek mereka sendiri.

Empat tahun kemudian, bahasa yang sama dikeluarkan dari rumah ibadahnya sendiri. Adzan diterjemahkan ke bahasa Turki dan diwajibkan: pertama kali dikumandangkan dalam bahasa Turki pada 30 Januari 1932 di Masjid Fatih Istanbul, lalu diperluas melalui edaran resmi pada tahun yang sama. Larangan adzan berbahasa Arab baru dicabut pada 16 Juni 1950 — delapan belas tahun. Bayangkan: kalimat Allahu akbar, yang paling akrab di telinga orang beriman, di negeri dengan populasi muslim besar, pernah dianggap sebagai masalah yang harus dibereskan.

1567: Melarang Bahasanya, Menyita Kitabnya

Jauh sebelum itu, di ujung barat Eropa, pola yang sama sudah dijalankan dengan sangat rinci. Setelah Granada jatuh pada 1492, umat Islam Spanyol — yang disebut Morisco — dipaksa berpindah agama. Namun pemerintah Spanyol menyadari satu hal: selama mereka masih berbahasa Arab dan mewariskan ajaran secara sembunyi-sembunyi, identitas Islam mereka tidak akan pernah hilang.

Maka pada 17 November 1566 disahkan Pragmática Sanción oleh Raja Felipe II, yang mulai diberlakukan 1 Januari 1567 di Granada di bawah Pedro de Deza, presiden Chancery kerajaan di kota itu. Isinya sejumlah ketentuan yang sangat spesifik: larangan berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Arab dengan tenggat tiga tahun; pembatalan semua kontrak dan dokumen berbahasa Arab; kewajiban menyerahkan seluruh buku berbahasa Arab dalam tiga puluh hari untuk diperiksa; larangan pakaian tradisional; kewajiban perempuan tampil dengan wajah terbuka; larangan zambra dan musik tradisional; larangan memakai nama serta marga Moor; larangan berhenna; dan larangan mandi di pemandian umum, dengan perintah agar pemandian yang berdiri dihancurkan.

Perhatikan sasarannya: bukan hanya bahasa, tetapi juga tubuh, pakaian, nama, mandi, dan nyanyian. Kebijakan ini memicu Pemberontakan Alpujarras (1568–1571). Setelah padam, Morisco Granada dideportasi massal ke wilayah lain Spanyol — Castile, Andalusia barat, dan Extremadura. Angka yang paling sering dikutip sekitar 80.000 orang, sementara catatan komisioner deportasi mencacah sekitar 50.000; pengusiran menyeluruh dari Spanyol baru terjadi pada 1609. Jadi yang berlangsung pada 1570-an bukan sekadar pengusiran, melainkan pemindahan paksa supaya akar mereka tercabut dari tanahnya sendiri.

Di tengah semua itu, seorang bangsawan Morisco bernama Francisco Núñez Muley menyampaikan protes yang sampai hari ini terasa menusuk: mengapa suatu kaum harus dirampas dari bahasa yang menjadi bagian dari kelahiran dan didikan mereka? Dalam memorandum kepada Deza, ia menunjukkan bahwa bahasa Arab tidak berurusan dengan iman — ada umat Kristen Katolik yang berbahasa Arab, di Yerusalem dan di pulau Malta. Artinya bukan bahasa Arabnya yang berbahaya; yang berbahaya adalah identitas yang dibawa bahasa itu.

1873: Memutus Sumber Dananya

Pola yang lebih halus muncul di Aljazair, yang dijajah Prancis selama 132 tahun dan bahkan dianggap bagian integral dari Prancis sejak 1848. Di sini senjata tidak selalu diarahkan pada orangnya, melainkan pada sumber daya yang menghidupi ulama dan lembaganya.

Pada 26 Juli 1873 disahkan loi Warnier, undang-undang yang memberlakukan rezim tanah dan transaksi properti Prancis di Aljazair. Akibatnya akta tanah menurut hukum Islam, termasuk akta habous, tidak lagi bernilai di mata hukum. Perlu dicatat jujur: pengambilalihan aset wakaf itu bukan efek tunggal undang-undang tersebut, melainkan proses bertahap yang dimulai sejak 1830 dan dilanjutkan lewat serangkaian peraturan pada 1844, 1851, dan 1858. Yang dilakukan 1873 adalah mengunci proses itu secara hukum: setelahnya, tidak ada lagi jalan bagi masjid dan madrasah untuk hidup dari tanahnya sendiri.

Hilangnya pendanaan itu terlihat jelas dalam catatannya. Menurut inventaris masjid yang dibuat otoritas kolonial — sebagaimana dikutip sejarawan Charles-Robert Ageron — hanya 78 masjid yang diklasifikasikan sebagai layak dipertahankan dan dibiayai negara, sedangkan 1.494 masjid lain diserahkan kepada jamaah untuk membiayai pemeliharaannya sendiri. Angka 1.494 itu bukan jumlah masjid yang dihancurkan, melainkan jumlah yang dibiarkan hidup tanpa sokongan — dan dalam keadaan seperti itu, bangunan yang tidak runtuh pun kehilangan fungsinya. Bandingkan kota Aljir: dari 122 masjid yang berdiri pada 1830, hanya 21 yang masih berdiri pada 1862, dan cuma 12 yang masih berfungsi. Di Constantine, catatan pra-kolonial menyebut lebih dari tujuh puluh masjid dan puluhan zawiya untuk populasi sekitar 25.000–30.000 jiwa; masjid Rahbah-es-Souf dikonversi menjadi gudang militer lalu rumah sakit sipil, dan menaranya dirobohkan pada 1850.

Bahasa Arabnya dibereskan lewat jalur hukum: pada 1935 bahasa Arab disamakan dengan bahasa asing, dan dekrit awal 1938 membatasi pengajarannya serta memperketat izin sekolah yang tidak memakai bahasa Prancis. Perlu ditegaskan agar tidak berlebihan: bahasa Arab tidak dihapus total — ia masih diajarkan sebagai bahasa asing di beberapa médersa negeri. Tetapi perannya sebagai bahasa ilmu dan bahasa ruang publik memang dipreteli. Zawiya dan sekolah-sekolah Qur’an hidup di bawah rezim izin yang ketat, bahkan dilarang menerima anak usia sekolah pada jam sekolah bila ada sekolah negeri dalam radius tiga kilometer. Jumlahnya menyusut drastis: pada 1941, di wilayah aglomerasi Aljir hanya tersisa 52 sekolah Arab, 34 di antaranya di dalam kota.

Di sinilah logikanya paling jernih: represi militer saja tidak pernah cukup selama masih ada sumber daya independen yang terus mencetak generasi baru dai dan ulama. Selama wakaf hidup, masjid bisa dibakar dan dibangun lagi. Karena itu wakafnya yang dimatikan lebih dulu.

Asia Tengah: Mengganti Aksara, Menghapus Jalan Pulang

Represi dengan wajah paling teknis terjadi di Asia Tengah, ketika Kekaisaran Rusia berubah menjadi Uni Soviet. Di sana tidak ada dekrit yang melarang bahasa Arab; yang dicabut adalah aksaranya — langkah yang tampak soal ejaan, tetapi akibatnya jauh lebih dalam.

Melalui kebijakan bahasa Soviet pada akhir 1920-an, aksara Arab diganti dengan aksara Latin: Turkmen dan Tajik pada 1928, Kazakh dan Uzbek pada 1929. Sekitar satu dekade kemudian, aksara Latin itu diganti lagi menjadi Sirilik pada 1939–1941 — resmi pada 1940 untuk sebagian besar republik. Artinya dalam satu abad, bahasa-bahasa di kawasan itu mengalami tiga sampai empat kali pergantian aksara. Setiap generasi kehilangan kunci untuk membaca warisan generasi sebelumnya.

Motifnya tidak disembunyikan. Artikel resmi pejabat Soviet V. Aliev tahun 1930, berjudul The Victory of the Latin Script, menggambarkan aksara Arab sebagai sesuatu yang menyatu dengan Islam, para syekh, dan para mullah, lalu menyebut penerapan alfabet Latin sebagai bagian dari perjuangan melawan kekuatan-kekuatan itu. Jadi alasan teknis soal ejaan memang dipakai sebagai pembenaran, tetapi motif ideologisnya dinyatakan terbuka: selama aksara Arab hidup, jalan menuju literatur keislaman klasik tetap terbuka lebar — dan sebuah teks yang bisa dibaca jauh lebih berbahaya bagi kekuasaan daripada teks yang tersimpan.

Sejalan dengan itu, masjid ditutup massal pada 1927–1929, pengadilan syariah dihentikan pada 1928, administrasi wakaf dibubarkan dan propertinya dinasionalisasi, madrasah dan sekolah metode lama dihancurkan. Di Tajikistan, catatan Encyclopaedia Iranica menyebut sekolah agama ditutup, masjid dialihfungsikan secara sekuler, wakaf disita, dan pengadilan syariah dihentikan. Sejak 13 Maret 1938, bahasa Rusia diwajibkan sebagai mata pelajaran di semua sekolah republik non-Rusia se-Uni Soviet.

Dari Turki hingga Asia Tengah, terlihat satu hal yang sama: yang diserang lebih dahulu bukan orangnya, melainkan kunci-nya. Dan begitu kunci itu hilang, warisan yang masih tersimpan rapi di rak-rak perpustakaan berubah menjadi benda asing di rumahnya sendiri. Bagian #2 melanjutkan jejak ini ke Hindia Belanda — ke sekolah dan aksara yang menentukan mengapa kita berada dalam keadaan ini hari ini — lalu ke Libya, dan menutup dengan apa yang bisa kita kerjakan mulai sekarang.

Catatan Sumber

1. Pragmática Sanción 1566/1567 dan rincian pasalnya — Wikipedia, Pragmatic Sanction of 1567; ringkasan sebelas ketentuan menurut Julio Caro Baroja, dikutip di Dialnet, serta kajian edisi ajar University of Oregon (Scholars Bank).
2. Pemberontakan Alpujarras dan deportasi Morisco — Wikipedia, Rebellion of the Alpujarras (1568–1571); Encyclopedia.com, entri Moriscos.
3. Memorandum Francisco Núñez Muley — Real Academia de la Historia, biografi Núñez Muley.
4. Masjid dan wakaf Aljazair — Charles-Robert Ageron, Genèse de l’Algérie algérienne (Éditions Bouchène), dikutip dalam Martin Maussen, Constructing Mosques (disertasi, Universiteit van Amsterdam, 2009); Revue Africaine vol. 12 no. 68 (1868), daftar masjid dan zawiya Constantine; Encyclopédie berbère (OpenEdition); Jeune Afrique, Comment les colons ont démantelé les mosquées en Algérie.
5. Pembubaran kekhalifahan 1924 — Wikipedia, Abolition of the Caliphate.
6. Penggantian aksara Turki 1928 — Wikipedia, Turkish alphabet reform (Undang-Undang No. 1353).
7. Adzan berbahasa Turki 1932–1950 — TDV İslâm Ansiklopedisi, entri Ezan.
8. Aksara Asia Tengah dan kebijakan bahasa Soviet — V. Aliev, The Victory of the Latin Script (1930), dalam Soviet History, Michigan State University; The Diplomat, Uzbekistan’s Drawn-out Journey from Cyrillic to Latin Script; Encyclopaedia Iranica, Tajikistan i. Status of Islam since 1917; Adeeb Khalid, Islam in the Soviet Union (Hamilton College).